Saat Tapera Mendera di Masa Corona

https://ecs7.tokopedia.net/blog-tokopedia-com
sultansulaiman.id, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). PP tersebut secara resmi akan memalak penghasilan para pekerja, baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-POLRI, pekerja BUMN dan BUMD maupun pekerja swasta. Tapera mencoba membentangkan satu jalan mudah punya rumah. Dengan potongan 3% setiap bulan, setiap diri akan memiliki akses gampang memiliki rumah. Asyik bukan? Pungutan dan pengelolaan dana Tapera nantinya akan dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera.

PP Tapera terbit sebagai pengejewantahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 yang secara sesmi membubarkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) pada 23 April 2018 lalu. Semestinya, PP ini diterbitkan dua tahun lalu. Karena Undang-Undangnya memang terbit 2016. Wajar sehingga penerbitan PP Tapera ini dinilai lambat oleh beberapa kalangan.
Tapera melebarkan cakupan penarikan dana yang sebelumnya hanya berasal dari PNS, kini menyasar kelompok yang lebih luas, termasuk pekerja mandiri. Prediksinya, Tahun 2021 BP Tapera akan optimal bekerja, menarik pungutan dari seluruh pekerja. BP Tapera juga membuka peluang bagi pekerja sukarela yang ingin turut serta secara mandiri.

BP Tapera setidaknya memiliki tiga tugas utama. Pertama, mengumpulkan dana dari peserta. Dua, mengelola dana dan memarkirnya di perusahaan pengelola investasi. Ketiga, mewujudkan rumah idaman dengan pemanfaatan dana dari peserta. Bank Tabungan Negara (BTN) rencananya yang menjadi eksekutor dalam mewujudkan kredit rumah tersebut, seperti yang disebutkan kompas.com. Tentu ada syaratnya, bahwa kepemilikan rumah yang dimaksud adalah rumah pertama dengan tetap mengacu pada besaran potongan yang disesuaikan dengan jumlah gaji setiap peserta. Bagi peserta yang memiliki rumah, potongan menjadi tabungan investasi yang bisa ditarik jika status sebagai anggota Tapera berakhir.

Hanya saja, tentu akan banyak pertanyaan. Utamanya dari kelak realisasi, apalagi ada pengalaman buruk berkaitan dengan dana investasi yang dikelola pemerintah. Salah satunya dalam bentuk asuransi melalui PT. Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan gagal bayar dan menguaplah dana nasabah hingga mencapai belasan triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut total kerugian negara pada kasus Jiwasraya mencapai 16.8 Triliun.

Selentingan pendapat lain menyebut, niat baik pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat patut diapresiasi. Hanya di sisi lain hal tersebut jelas membebani karena dipotong dari penghasilan masyarakat. Sementara, pemerintah memang memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan hunian layak, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian, peran pemerintah berkaitan dengan hal tersebut menjadi tidak relevan. Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR salah satu yang menyuarakannya.

Angka potongan 3% apalagi di masa pandemi seperti sekarang, jelas membawa beban baru bagi masyarakat. Apalagi, jelas jutaan kepala rakyat Indonesia sedang berjuang dalam kepungan wabah, himpitan ekonomi karena iuran listrik meroket, harga bahan pokok melambung, iuran BPJS yang naik, sementara BBM tak kunjung turun. Apa pada titik ini pemerintah tidak bisa berempati?

Menyoal tentang terlambatnya diterbitkannya PP ini (yang harusnya efektif berjalan tahun 2018 lalu), tampak jelas, jika pemerintah memang sedang melirik potensi dana segar dalam menanggulangi perlambatan ekonomi akibat Corona. Hanya saja, kebijakan yang ditempuh justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Respon kontra kalangan pengusaha jelas terlihat. Terjangan pandemi menyebabkan banyak perusahaan limbung, sebagian memilih merumahkan pekerja, sebagian yang lain harus gulung tikar karena bangkrut. Tapera hadir membawa beban baru kala penguasaha justru berupaya mengajukan penangguhan pembayaran iuran BPJS.

Tapera di lain sisi terkesan ambigu karena tetap menarget penghasilan pekerja yang sudah memiliki rumah. Meski, ada skema yang ditawarkan bahwa, iuran mereka yang sudah memiliki rumah akan digolongkan sebagai dana investasi jangka panjang yang bisa ditarik di masa depan. Apapun itu, yang jelas ada masukan jika pemerintah sebaiknya meninjau persoalan ini, atau setidaknya bisa mengunakan alokasi anggaran lain sebagai stimulus awal. Apalagi Bapertarum-PNS secara otomatis diakuisisi langsung oleh Tapera. Saatnya pemerintah mempertimbangkannya lebih matang!(*)

Simak juga:

6 komentar

  1. narasinya dibuat ilmiah, padahal intinya cari duit buat diputer2. tar juga ngeluh rugi

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kok nyesek ya Mba. Semuanya main potong aja...

      Hapus
  2. Sedih bacanya, susah penerapannya, kalau sudah punya rumah untuk apa ikutan lagi, dalihnya untuk renovasi rumah kelak dll padahal kita bisa investasi sendiri yang lebih menguntungkan dan kredibel..

    BalasHapus
  3. Tetap saja pro kontra ya, satu sisi bagi yang baru merintis karir tentinya jadi peluang. Tapi buat yang sudah lama di dunia tenaga kerja, ini menjadi dilema. Terkhusus bagi yang sudah punya hunian dst... 😁

    BalasHapus
  4. Kalau karyawan atau pegawainya memang nggak mau beli rumah gimana mau dipaksakan seperti itu ya? Btw, dana itu dipotong lalu dibuat untuk investasi. Enak banget ya. Para pegawai atau masyarakat nggak kebagian dana bagi hasil sementara perusahaan yang mengelola jadi punya laba dari investasi dana masyarakat.

    BalasHapus
  5. Hmm, sbg warga negara kita ttp harusnkritisnutk sgala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yg baim didukung, yg kurang bagus dikoreksi.

    BalasHapus


EmoticonEmoticon